Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kebijakan adalah rangakaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar negara dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi dll). Sedangkan pengertian atau definisi dari publik adalah orang banyak (umum).
Jadi kesmpulan yang dapat kita ambil dari pengertian dari kebijakan publik adalah segala peraturan dan tindakan pemerintah yang disusun serta dilaksanakan untuk kepentingan umum atau masyarakat (publik).
Tujuan Kebijakan Publik
Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk :
- Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- Melindungi hak-hak masyarakat
- Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
Tahap-tahap Pembentukan Kebijakan Publik
Penyusunan Agenda (Agenda Setting)
Penyusunan agenda adalah suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)
Formulasi kebiajakan adalah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
Pembuatan Kebijakan (Decicion Making)
Pembuatan kebijakan adalah proses ketika pemerintah memilih melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)
Implementasi kebijakn adalah proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
Evakuasi Kebijakan (Policy Evaluation)
Evakuasi kebijakan adalah proses untuk memonitor dan menilai atau kinerja kebijakan.
Contoh Kebijkan Publik
Kebijakan publik dapat berupa kebijakan yang berbentuk peraturan, undang-undang, tindakan pemerintah, dan program pemerintah. Kebijakan publik yang berbentuk peraturan dan undang-undang ada yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan ada pula yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusan antara lain undang-undang (UU), peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), peraturan yang ditetapkan oleh pmerintah daerah antara lain peraturan daerah (perda), keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota, keputusan kepala dinas/instansi daerah dan sebagainya.
Di bawah ini beberapa contoh-contoh kebijakan publik:
- Penetapan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir dan lain-lain.
- Penetapan retribusi, misalnya retribusi jalan umum, jaan usaha dan perizinan tertentu
- Penetapan larangan pedagang kaki lima berjualan di trotoar
- Penetapan jalur bus dalam kota atau antar kota
Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik
Respon Positif
- Menyampaikan usul dan saran kepada Pemerintah Daerah ataupun DPRD dengan rancangan peraturan tersebut
- Mendukung terselenggaranya proses penyusunan peraturan perundang-undangan
- Mendiskusikan rancangan peraturan tersebut dan hasilnya disampaikan kepada Pemda atau DPRD
- Memberikan dukungan moral kepada peserta sidang yang sedang merumuskan dan menetapkan peraturan tersebut
Respon Antisipatif
Orang yang bersikap antisipatif berarti tanggap akan kemungkinan yang terjadi dengan diterapkannya peraturan tersebut. Ia tak menerima, tapi tidak menolak kebijakan publik tersebut. Ia akan memikirkan cara agar tidak terkena sanksi ketentuan peraturan tersebut
Respon Negatif
Berbeda dengan perespon positif, perespon negatif menolak kebijakan publik tersebut. Ia merasa bahwa kebijakan publik tersebut akan merugikan dirinya. Kebebasan atau keuntungan yang semula ia dapatkan akan berkurang dengan adanya peraturan tersebut. Demonstrasi merupakan salah satu ekspresi akan ketidaksetujuan akan kebijakan publik tersebut.
Manfaat Kebijakan Publik
Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik.
