Perlu kalian ketahui bahwa proses pembangunan ekonomi di suatu negara sangatlah ditentukan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal, antara lain adalah kondisi fisik, lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan manusia. Faktor-faktor eksternal mencakup perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana didalamnya meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Pengertian Sistem Perekonomian
Sistem berasal dari kata “systēma” (dalam Bahasa Yunani) yang mengandung arti “keseluruhan dari bermacam-macam bagian “. Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang atau masyarakat, untuk suatu sistem social atau sistem kemasyarakatan.
Sedangkan sistem ekonomi sendiri adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar menusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek. Barang-barang ekonomi ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi baik formal maupun non formal.
Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Ia merupakan salah satu dari bagian dalam kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat di suatu negara.
Sejarah Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi adalah cara manusia melaksanakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Keadaan perekonomian negara-negara berkembang saat ini tidak lepas dari pengaruh Sistem perekonomian dan pola pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastuktur fisik dan sosial dan tingkat pembangunan yang telah dicpai pada masa penjajahan.
Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh 4 negara yaitu, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang pasti secara langsung atau tidak langsung mendapat pengaruh dari negara-negara tersebut. Tetapi faktor yang sangat menentukan keberhasilan ekonomi bukan warisan dari negara penjajah, melainkan tergantung dari rezim pemerintah yang berkuasa dan kebijakan serta sistem ekonomi yang diterapkan negara tersebut.
Pemerintahan Orde Lama
Setelah kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk sekali, ekonomi nasional mengalami stagplasi akibat pendapatan penduduk Jepang, perang dunia ke II, perang revolusi dan akibat manajemen ekonomi makro yang sangat jelek. Tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi liberal, kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi konflik yang menyebabkan kehancuran perekonomian nasional. Setelah terjadi transisi politik ke sistem ekonomi atau demokrasi terpimpin (1957-1965), dimana kekuasaan militer dan presiden sangat besar. Sistem politik dan ekonomi semakin dekat dengan haluan dan pemikiran sosialis/komunis.
Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun PMA. Dan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan Indonesia sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Pada September 1965 terjadi kudeta G 30S PKI, yang meyebabkan terjadi perubahan politik yang sangat besar juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia dari sosialis ke semi kapitalis yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin besar.
Pemerintahan Orde Baru
Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebelum rencana pembangunan melalui Repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas, IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.
Dampak Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar. Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.
Pemerintahan Transisi
Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.
Pemerintahan Reformasi
Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut selama pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun 2001 cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bias membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.
Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pemerintahan Gotong Royong
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri mauoun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga deposito.
Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran dan deficit APBN. Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik tercipta dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.
Sistem Ekonomi Yang Pernah Dianut di Indonesia
Sistem ekonomi yang pernah dianut oleh Indonesia terbagi atas dua yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan, yang akan kami jelaskan secara rinci seperti berikut ini;
Sebelum Kemerdekaan
Sistem Merkantilisme
Sistem ekonomi Merkantalisme (1600-1800) ini menguntungkan pihak VOC dengan menguasai perekonomian setiap kerajaan di Indonesia menggunakan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya bersifat memaksa karena pada zaman itu VOC datang ke Indonesia sebagai perusahaan dagang resmi pemerintah Hindia Belanda.
Cultuurstelstel atau sistem tanam paksa atau sistem monopoli
Cultuurstelstel atau sistem tanam paksa atau sistem monopoli (1830-1870), Sistem ekonomi ini juga masih menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor) yang bertujuan seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda tergantikan berkali lipat, serta meningkatkan kesejahteraan kepada Belanda sebagai kapitalis.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka atau Liberal
Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1870-1942, dianut karena adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya.
Pendudukan Jepang
Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945, Alasan berganti ke sistem ekonomi ini karena penguasaan/penjajahan pemerintah militer jepang akibat kekalahan belanda dalam melawan invasi jepang dalam perang dunia kedua yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia yang terdapat dalam bumi indonesia untuk dijadikan pendukung/untuk memenuhi kebutuhan dalam perang dunia kedua dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam industri jepang (pada waktu itu jepang merupakan negara industri).
Setelah Kemerdekaan
Masa Pasca Kemerdekaan
Masa ini berlangsung dari tahun 1945 hingga 1950 yaitu setelah akhir dari penjajahan Belanda yang meninggalkan hal buruk terhadap perekonomian Indonesia antara lain :
- Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
- Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
- Kas negara kosong.
- Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Sistem Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi liberal (1950-1957) merupakan suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori Adam Smith (1723 – 1790) dalam bukunya yang berjudul “The Wealth of Nations”, yang terbit pada tahun 1776, dengan ajaran pokok nya menyerahkan kebebasan individu di seluruh sektor ekonomi. Sistem Ekonomi Liberal pernah dipakai oleh Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan 1957 atau lebih tepatnya sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi yang pertama kali yang dianut oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan.
Alasan indonesia menganut sistem ekonomi ini adalah karena ketidakmampuan “sistem ekonomi pasca kemerdekaan” untuk menjalankan roda perekonomian indonesia sehingga mengakibatkan masih terjadinya kekacauan dalam ekonomi indonesia. Namun sayangnya sistem ekonomi ini dianut oleh Indonesia dalam jangka waktu yang sangat singkat karena dianggap tidak dapat memperbaiki masalah finansial yang sedang menerpa Indonesia selepas indonesia lepas dari penjajahan oleh jepang dan belanda.
Sistem Ekonomi Etatisme
Berlangsung dari tahun 1959 sampai 1967, Pada tahun 1959 Indonesia hijrah dari sistem Ekonomi Liberal ke Sistem Ekonomi Etatisme. pertama kali Indonesia menganut sistem ekonomi ini berawal dari dekrit presiden yang dikeluarkan oleh presiden Ir. Soekarno pada 5 Juli 1959.
Alasan utaman diberlakukannya Sistem Ekonomi Etatisme adalah karena kegagalan dari sistem ekonomi liberal yang mengakibatkan pengusaha pribumi masih lemah dan tidak mampu bersaing dengan pengusaha nonpribumi, khususnya pengusaha Cina, Namun sama seperti sistem ekonomi Liberal, sistem ekonomi Etatisme juga dinilai belum dapat memperbaiki masalah finansial di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya hambatan terhadap pengusaha pribumi untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang telah ditinggalkan oleh kaum penjajah.
Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran (1967-1998) adalah perpaduan antara sistem sosialis dan sistem liberal, yang mengadopsi dari garis tengah antara pengendalian dan kebebasan, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara dan peran menonjol individu. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan ekonomi ditetapkan oleh pemerintah sedangkan masyarakat bertugas menjalankan peraturan yang ditentukan.
Pada sistem ekonomi campuran ini, antara pemerintah dengan masyarakat bersama-sama untuk ikut memajukan kegiatan perekonomian. Pemerintah sebagai controler dan stabilisator kegiatan perekonomian, sedangkan masyarakat mendapat tugas untuk melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.
Alasan digunakannya Sistem Ekonomi Campuran adalah karena ingin memprioritaskan stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik terutama untuk mengendalikan inflasi, menyelamatkan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi dibutuhkan karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun yang merupakan sisi negatif dari sistem ekonomi etatisme.
Sistem ekonomi campuran mulai dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1967sampai dengan 1998. Sistem ekonomi ini cukup lama bertahan di Indonesia karena dirasa dapat mengontrol Inflasi atau lonjakan harga barang secara drastis dan berlangsung secara berkesinambungan.
Sistem Ekonomi Pancasila
Sejak tahun 1998 sampai sekarang Indonesia dapat dikatakan menggunakan Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi pancasila juga sering disebut pengembangan dari sistem ekonomi campuran karena sistem ekonomi campuran dianggap sebagai pelopor adanya sistem ekonomi Pancasila.
Penyebab timbulnya pergantian ke sistem ekonomi Pancasila ialah karena adanya krisis finansial yang diakibatkan karena memburuknya ekonomi global pada saat itu. Hal ini tentu membawa dampak yang negatif bagi bangsa indonesia di sektor perekonomian mengingat indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang sehingga Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah terperosok jatuh dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di seluruh bidang, terutama ekonomi.
Faktor – Faktor Pertumbuhan dan Penyebab Kegagalan Perekonomian Indonesia
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum adalah:
- Faktor produksi
- Faktor investasi
- Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
- Faktor kebijakan moneter dan inflasi
- Faktor keuangan negara
Adapun Faktor-faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:
- Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
- Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
- Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
- Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut, yaitu :
a. Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.
b. Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.
c. Defisit anggaran negara yang makin besar
d. Laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
Sistem Perekenomian Indonesia Masa Sekarang
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi dalam proses perkembanganya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yaitu demokrasi ekonomi maka dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi.
Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan keejahteraan masyarakat.
Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah potensi, inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Negara sangat mengakui setiap upaya dan usaha warga negaranya dalam membangun perekonomian. Sementara yang banyak diperjuangkan oleh para pemikir ekonomi di Indonesia selama ini adalah Sistem ekonomi kerakyatan. Dalam konsep ini, individu tidak dilarang dalam memiliki barang-barang atau modal sama sekali, namun negara dalam hal ini mengarahkan dalam pembagian kepemilikan tersebut kepada masyarakat.
Tapi dari itu semua rasionalitas masyarakat Indonesia dalam berekonomi adalah tercipta dan terpeliharanya optimalitas, bukan maksimalitas. Dalam memenuhi keinginan, masyarakat lebih memilih tercapainya keadaan yang optimum (keserasian pencurahan upaya dan sumberdaya dengan hasil yang diperoleh) daripada peraihan kedudukan maksimum. Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkatyang diharapkan sekaligus ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan perlahan-lahan dapat diperkecil.
